Subyek hukum
Subyek hukum adalah
setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan
hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subyek hukum terdiri dari dua jenis
yaitu manusia dan badan hukum.
1. 1. Manusia
Pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia
sebagai subyek hukum yaitu: Pertama, manusia mempunyai hak-hak subyektif dan
kedua, kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi
subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah
dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan
sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan
pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan
yang menghendakinya,
Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH
Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk
melakukan perbuatan hukum.
Syarat-syarat Cakap Hukum :
• Seseorang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun)
• Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah
• Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum
• Berjiwa sehat & berakal sehat
Syarat-syarat tidak Cakap Hukum
• Seseorang yang belum dewasa
• Sakit ingatan
• Kurang cerdas
• Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
• Seorang wanita yang
bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata1.2.2 Badan Hukum
2. 2. Badan hukum
badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (persoon)
yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak
hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum
sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melalukan sebagai pembawa hak
manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan
yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu
badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Misalnya
suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara :
• Didirikan dengan akta notaris.
• Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negara setempat.
• Dimintakan
pengesahan Anggaran Dasar (AD) kepada Menteri Kehakiman dan HAM, sedangkan
khusus untuk badan hukum dana pensiun pengesahan anggaran dasarnya dilakukan
Menteri Keuangan.
• Diumumkan
dalam berita Negara Republik Indonesia.
Badan
hukum dibedakan dalam 2 bentuk yaitu :
a. a.
Badan Hukum Publik (Publiek
Rechts Persoon)
badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang
menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Dengan
demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh
yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional
oleh eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu,
seperti Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah tingkat I dan II, Bank
Indonesia dan Perusahaan Negara.
b. b.
Badan Hukum Privat (Privat
Recths Persoon)
badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau
perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu.Dengan
demikian badan hukum privat merupakan badan hukum swasta yang didirikan orang
untuk tujuan tertentu yakni keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,
dan lain-lain menurut hukum yang berlaku secara sah misalnya perseroan
terbatas, koperasi, yayasan, badan amal.
Objek
Hukum
Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat
menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Misalkan benda-benda ekonomi, yaitu
benda-benda yang untuk dapat diperoleh manusia memerlukan “pengorbanan”. Hal
pengorbanan dan prosedur perolehan benda-benda tersebut inilah yang menjadi
sasaran pengaturan hukum dan merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban subjek
hukum yang bersangkutan sehingga benda-benda ekonomi tersebut menjadi objek
hukum. Sebaliknya benda-benda non ekonomi tidak termasuk objek hukum karena
untuk memperoleh benda-benda non ekonomi tidak diperlukan pengorbanan mengingat
benda-benda tersebut dapat diperoleh secara bebas.
Akibatnya, dalam hal
ini tidak ada yang perlu diatur oleh hukum. Karena itulah akan benda-benda non
ekonomi tidak termasuk objek hukum. Misalkan sinar matahari, air hujan,
hembusan angin, aliran air di daerah pegunungan yang terus mengalir melalui
sungai-sungai atau saluran-saluran air.
Untuk memperoleh itu
semua kita tidak perlu membayar atau mengeluarkan pengorbanan apapun juga,
mengingat jumlahnya yang tak terbatas dan selalu ada. Lain halnya dengan
benda-benda ekonomi yang jumlahnya terbatas dan tidak selalu ada, sehingga
untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan tertentu, umpamanya melalui,
pembayaran imbalan, dan sebagainya.
Bagian-Bagian Objek hukum dapat
dibedakan menjadi :
a.
Benda bergerak
Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya
dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda bergerak dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu :
1.
Benda bergerak karena sifatnya
Contoh : perabot rumah, meja, mobil, motor, komputer, dll
2.
Benda bergerak karena ketentuan UU
Benda tidak berwujud, yang menurut UU dimasukkan ke dalam kategori benda
bergerak .
Contoh : saham, obligasi, cek, tagihan – tagihan, dsb
b.
Benda tidak bergerak
benda
tidak bergerak adalah Penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan
penyerahan secara yuridis. Dalam hal ini untuk menyerahkan suatu benda tidak
bergerak dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain dalam bentuk akta balik nama.
dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :
1.
Benda tidak bergerak karena sifatnya yaitu tidak dapat
berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau biasa dikenal dengan benda
tetap.
2.
Benda tidak bergerak karena tujuannya, yaitu Segala apa
yang meskipun tidak secara sungguh – sungguh digabungkan dengan tanah atau
bangunan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama Contoh
: mesin mesin dalam suatu pabrik
3.
Benda tidak bergerak karena ketentuan UU yaitu Segala
hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak. Contoh : Kapal
dengan bobot 20 M Kubik (Pasal 314 KUHPer) meskipun menurut sifatnya dapat
dipindahkan
Membedakan benda bergerak dan tidak bergerak sangat penting karena berhubungan
dengan 4 hak yaitu : pemilikian, penyerahan, kadaluarsa, dan pembebanan.
Perbedaan Subjek
Hukum dan Objek Hukum
Yaitu pendukung hak dan kewajiban yang terjadi pada subjek hukum terjadi
dari manusia (persoon) dan badan hukum (Rechtspersoon). Sedangkan objek hukum,
segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek
hukum dari suatu hubungan hukum.
Sumber :
